Suharso berharap kebijakan pelayanan publik ke depan dapat menjadi instrumen pengantar produk pembangunan kepada masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Ia menjelaskan kebutuhan pembaruan ruang lingkup pengaturan UU Pelayanan Publik dilakukan pada pelayanan publik berbasis elektronik, menfasilitasi pengembangan inovasi pelayanan publik, pelaksanaan pengawasan dan audit pelayanan publik, dan penanganan pengaduan, upaya penyelesaian sengketa.
Anggota PPUU, Agustin Teras Narang mengatakan jika RUU Perubahan atas UU Pelayanan Publik merupakan sebuah lompatan besar dari kondisi yang ada saat ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia berada di Government 1.0, sedangkan RUU yang sedang dikembangkan berada di 4.0. Oleh karena itu ia menilai dibutuhkan pembangunan berbasis digital untuk mendukung sistem pelayanan publik yang baru.
“Saya juga melihat apakah kita harus melakukan revolusi mental, bukan lagi sebatas reformasi birokrasi. Sehingga langkah-langkah pembuatan RUU ini ke depan betul-betul mampu menjawab situasi dan kondisi dan kita gabungkan dengan apa yang harus kita hadapi ke depan ini,” ucap Senator dapil Kalimantan Tengah ini.
