Sementara itu, Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu berharap UU Pelayanan Publik dapat diperbarui sehingga mendukung fungsi DPD RI sebagai wakil daerah dalam konsep pelayanan publik. Adanya perubahan undang-undang tersebut dapat memungkinkan DPD RI untuk lebih terlibat dalam aspirasi daerah.
“Saat pelaksanaan Musrenbang, DPD diundang, tetapi hanya saat launching-nya saja. Ini kami harapkan bagaimana UU Pelayanan Publik dapat meng-update situasi, bagaimana kita bisa menginformasikan di provinsi,” ucap Senator dapil Sumatera Utara ini. @red
