Surabaya Kota, Jakarta – Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional Bank Indonesia (BI) diminta fokus kebijakan moneter yang mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas ekonomi. Hal ini tertuang pada Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Tim Anggaran Komite I, II, dan III DPD RI dengan Gubernur BI dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022.
Rapat Kerja Gabungan ini dilaksanakan Komite IV DPD RI dengan metode kombinasi fisik dan virtual, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Senin (21/6/21).
Komite IV DPD RI melihat Arah Kebijakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Reformasi struktural diarahkan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas ekonomi.
“BI diharapkan agar tetap berkomitmen untuk mengerahkan seluruh instrument bauran kebijakan moneter, makroprudensial untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, penting bagi BI untuk selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan, di antaranya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ungkap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha A Kathmandu.
