Surabaya Kota, Jakarta – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas RUU Perubahan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Senin (21/6). PPUU menilai undang-undang tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat.
“Sehingga diperlukan adanya perubahan, di antaranya mengenai penerapan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat serta adanya sebuah mekanisme pengawasan yang mengarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien, optimal, dan bertanggung jawab,” ucap Wakil Ketua PPUU DPD RI Angelius Wake Kako.
Dalam rapat yang dilakukan secara virtual, Angelius menjabarkan PPUU telah merumuskan sejumlah substansi yang perlu diatur dalam RUU Perubahan UU Pelayanan Publik. RUU ini memperluas ruang lingkup Pelayanan Publik, sehingga tidak hanya mengatur pada pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif, tetapi akan ada ruang-ruang baru yang belum diatur pada UU Pelayanan Publik saat ini. Dalam RUU ini akan disusun mengenai perencanaan dan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas, tarif, jangka waktu, perilaku pelaksana dalam pelayanan, sistem pengelolaan pengaduan, pengembangan kompetensi pelaksana, penilaian kinerja, serta evaluasi dan pengelolaan pelaksana. RUU ini juga akan mengatur pelayanan khusus kepada kelompok rentan, yaitu lansia, anak-anak, Ibu menyusui, wanita hamil, disabilitas, dan korban bencana alam/sosial.
