“Nadiem justru mengacak-acak sistem pendidikan. Sebagai menteri, Nadiem gagal mengelola masalah yang terjadi di dunia pendidikan selama Covid-19,” ujar Adri dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/9/20).
Sejak awal Covid-19 menerpa Tanah Air, Adri melihat kebijakan Nadiem yang membuat Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud telah menjadi polemik, dan ditolak oleh dua organisasi besar NU dan Muhammadiyah.
Baru-baru ini, Nadiem kembali mengeluarkan kebijakan yang kontroversi karena ingin menghapus sejarah sebagai mata pelajaran wajib ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Maka dari itu, Kebijakan yang dikeluarkan Nadiem selama ini tidak mampu menyentuh permasalahan secara implementasi dan fundamental selama masa kedaruratan wabah Covid-19,” katanya.
Lebih lanjut, Adri memaparkan persoalan inti yang dihadapi siswa, orang tua siswa dan juga para guru, yang seharusnya menjadi suatu kebijakan inti dari Kemendikbud.
Pertama, dipaparkannya, adalah persoalan pembelajaran daring yang belakngan muncul banyak masalah. Karena bukannya mengevaluasi hasil belajar siswa, justru setiap sekolah hanya mengedepankan laporan-laporan kinerja guru, bukan laporan evaluasi hasil belajar siswa.
