Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto, SSi, MEng. menyampaikan bahwa BKKBN tidak hanya mengurusi KB saja, karena sesuai nomenklaturnya ada tugas Kependudukan. Disamping isu terkait pengendalian kuantitas penduduk, juga ada isu peningkatan kualitas penduduk, isu pembangunan keluarga, serta isu terkait penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang diemban oleh BKKBN.

bkkbn-diy-hadiri-seminar-pskk-ugm-menyikapi-hasil-sp2020

Selain itu Deputi Bonivasius menyampaikan perlunya integrated population data, tidak saja di tingkat pusat namun juga perlu bahkan sampai tingkat desa, yang sudah dimulai dirintis oleh BPS yaitu adanya pengembangan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik.

 

Deputi Pengendalian Penduduk juga menyampaikan Road Map Pembangunan Kependudukan Indonesia 2025 – 2035-2045 yang sedang dalam finalisasi dan akan segera diluncurkan ke publik.

Terakhir Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial BAPPENAS Mohammad Cholifiani MA Ph.D membahas Implikasi Kebijakan Kependudukan Jangka Panjang di Indonesia. Jika memperbandingkan TFR negara maju dan negara-negara lain sejak 1950 sampai sekarang maka Indonesia sepertinya mengikuti pola penurunan TFR negara-negara maju tersebut. Namun pada negara-negara maju tersebut, tren penurunan TFR dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas hidup lansia yang ditandai pula dengan Umur Harapan Hidup yang tinggi di atas 80 tahun, sedangkan umur harapan hidup rata-rata kita belum mencapaia 72, dan produktivitas serta kemandirian lansia masih perlu ditingkatkan.