Ia juga melihat data mencurigakan terkait tingginya biaya keamanan di Papua yang terus digelontorkan.
“Kita juga menaruh curiga terkait permainan dana Otsus. Biaya keamanan itu termasuk paling tinggi. Jangan – jangan operasi militer diadakan juga hanya karena tidak ingin dana tersebut terhenti. Disamping diduga agenda-agenda lainnya.” Tegas senator yang juga akademisi ini.
Filep menegaskan, fokus persoalan tersebut tentu berdampak langsung kepada masyarakat Papua, terkait dengan hak-hak masyarakat asli Papua yang terancam apabila temuan tersebut benar. Karena itu, temuan ini menyisakan pertanyaan apakah operasi-operasi militer yang dilakukan di Papua, murni disebabkan oleh gangguan keamanan, ketertiban, dan gerakan pro kemerdekaan? Atau berbagai operasi militer tersebut sarat kepentingan investasi?
Yang pasti, keberadaan militer dan peristiwa-peristiwa di Papua telah menyebabkan rasa traumatis bagi masyarakat.
“Saya tidak ingin menunjuk siapa yang berada di balik ini semua. Entah pajabat entah bukan pejabat, yang jelas temuan di atas harus ditindaklanjuti. Bila perlu, Komnas HAM ikut turun tangan untuk menguraikan, kejahatan HAM di balik investasi dan operasi militer. Kalau sampai temuan itu benar, mau dibawa ke mana wibawa Pemerintah dalam hal ini Presiden? Karena sudah puluhan tahun berjalan.” tegasnya dengan nada geram.
