Sebelumnya, rilis para peneliti dari YLBHI, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, WALHI Papua, WALHI Eksekutif Nasional, KontraS, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan JATAM, menemukan indikasi adanya hubungan antara operasi militer di Papua dengan konsesi perusahaan tambang di sana. Studi kasus Intan Jaya dengan pendekatan ekonomi-politik akhirnya menegaskan bahwa oligarki sedang bertumbuh di Papua.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam YouTube Haris Azhar pada Jumat (20/8) menyebutkan beberapa nama pejabat di perusahaan-perusahaan yang terlibat.
“Ada sejumlah nama-nama purnawirawan Jenderal TNI (AD) dan beberapa elit di setiap perusahaan ada Lord Luhut (Luhut Binsar Panjaitan Menkomarvest), Hinsa Siburian, dan Paulus Prananto lalu ada beberapa purnawirawan Polisi, TNI,” ucapnya.
Selain itu, Fatia mengatakan dari selain Luhut, Hinsa dan Paulus juga terdapat pejabat lain, seperti Muhammad Munir anggota penasehat Badan Intelijen Negara (BIN) ada di perusahaan di Mind ID, Purn TNI Agus Surya Bakti di PT Antam.
“Di PT Antam ada Purn TNI Agus Surya Bakti, Komjen Pol Bambang Sunar Wibowo jadi di Antam itu di isi oleh purnawirawan jadi komisarisnya. Selain itu ada Letjen Purn Doni Munardo, dan Muh Munir (MIND.ID),” jelasnya.
