Surabaya Kota, Jakarta – Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI menyepakati agar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan akurasi data penerima manfaat berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos tahun 2021. Mensos juga diminta melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.
Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto ini mengamanatkan agar Risma memperkuat program dan kegiatan dalam rangka merestui perubahan iklim, potensi bencana dan perubahan dampak sosial akibat Covid-19, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas Bantuan Pangan Non-Tunai yang disalurkan kepada masyarakat.
