“Memang harus jelas berinduk dimana, Kemenhub atau Kominfo, agar ojol tidak dianaktirikan. Tidak dilempar kesana-kesini kalau ada masalah,” ujar Sefdin.
Berkaitan dengan regulasi atau payung hukum ojek online yakni revisi UU No 22 tahun 2009, Bustami Zainudin mengatakan DPD bisa menginisiasi hal itu. Hal-hal yang tidak tertampung di dalam UU itu harus disikapi.
“Kami di Komite II dan Komite III akan membahasnya, dari sisi lalu lintas dan ketenagakerjaannya,” ujar Bustami. @red (*)
