Surabaya Kota, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan ia sangat prihatin dengan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM yang tak tepat sasaran. Pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala.
“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” kata Anis dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (25/6/2021).
