“Jadi BKKBN menyiapkan data warga beresiko stunting. Siapa yang tidak punya jamban, siapa lingkar lengan 18 cm, itu tugasnya tim pendamping keluarga membawa yang lingkar lengannya 18 cm itu padahal baru hamil ke Puskesmas,” ujarnya.
Menurut Hasto, mencegah lebih baik daripada mengobati, makanya BKKBN mendampingi keluarga yang terindikasi akan mengalami stunting.
“Tugas daripada tim pendamping yaitu, mendampingi keluarga, dan menyiapkan yang mau nikah. Tadi saya presentasikan ELSINMEL Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil, Siap menghamili juga, artinya dari dua pihak,” katanya.
Hasto juga menuturkan di Kementerian Kesehatan ada dua, ada SSGE ada EEPGM dua-duanya di ranah kesehatan. SSGE secara survei, dan EEPGM diterjemahkan dalam Posyandu. Sehingga yang satu real count, yang satu quick count arahannya dari Kementerian kesehatan.
“Yang real count ini harus 80%, hasil penimbangan bayi itu harus 80%, syukur kalau 100%. Quick count ini memang hitung cepat seperti survei, tapi saya optimis dengan apa yang disampaikan Bupati Malang. Kemudian saya akan komunikasikan pada pak Menteri Kesehatan, agar nanti sampelnya akan diperbesar. Kalau sampelnya diperbesar resisten akan tambah baik, antara temuan di lapangan sama hasil survei,” terangya.
“Di Malang ini medannya luas, wilayahnya nomer dua luasnya di Jawa Timur. Untuk mendekati keluarga untuk penyuluhan itu perlu transport, sehingga kami cukup menyadari itu, maka ketika pak Bupati mengusulkan kepada saya untuk sepeda motor, kita kabulkan untuk dapat sepeda motor dengan jumlah sepeda motor 33 unit,” tutupnya.
