“Stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk kita tangani bersama dengan Anda yang berada di daerah sebagai penentu keberhasilannya. Kita harus menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta 1000 HPK,” ungkap bu Erna.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Stunting dari Hulu kepada Calon Pengantin.Isu stunting yang telah menjadi nasional harus menjadi prioritas kepala daerah untuk pencegahan dan penanggulangan stunting.
“Strategi nasional percepatan penurunan stunting harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan agar target penurunan angka stunting nasional bisa segera tercapai,” tegasnya.
Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024.
Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
