Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam menekankan Presidensi Indonesia pada G20 Tahun 2022 harus menjadi suatu momentum kepemimpinan dan keseriusan Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang berorientasi pada pemulihan aset hasil korupsi.
Pemerintah, termasuk kpk dan ppatk, lanjut Menko Polhukam, harus dapat meyakinkan negara-negara anggota G20 yang tergabung dalam the financial action task force (fatf) agar mendukungp enuh indonesia untuk dapat menjadi anggota tetap fatf.
“Bersama kita harus membangun sistem penegakan hukum yang agresif terhadap kejahatan. Penegakan integritas menjadi prinsip utama yang tidak bisa ditawar. Kita berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung upaya penegakan hukum yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem keuangan negara dan sistem perekonomian nasional,” tegasnya. @red
