Surabaya Kota, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen rancangan undang-undang. Hal ini disampaikan dalam rapat finalisasi RUU perubahan kedua UU No.6/2014 tentang Desa di Banten pada tanggal 28 Juni 2021.
Fachrul Razi menjelaskan bahwa kehadiran BPD sangat di perlukan terutama dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa. “Karena dasar hukum BPD sudah cukup kuat dan akan sangat efektif dalam memajukan pembangunan di desa-desa,” ujar Senator asal Aceh tersebut, Senin (28/6).
