Dalam penggarapan Program Bangga Kencana tersebut, di samping memerlukan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak, baik stakeholder dan mitra kerja, perlu didukung ketersediaan data dan informasi keluarga yang valid, terperinci dan relevan. Data tersebut berperan vital sebagai dasar berbagai intervensi, pembuatan kebijakan, dan penyelenggaraan program Bangga Kencana serta program pembangunan lainnya di Indonesia.
Pada Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana tanggal 28 Januari 2021 lalu, BKKBN juga mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga saat ini, isu stunting masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas.
Tahun 2019 prevalensi stunting di Indonesia adalah 27,6 persen dan menempati urutan ke-4 negara dengan angka stunting tertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting. Angka ini ditargetkan turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Namun adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, yang membawa dampak dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dikhawatirkan memicu meningkatnya angka kemiskinan, kekurangan gizi, kehamilan tidak diinginkan, hingga stunting bila tidak segera diantisipasi dengan program – program yang dapat langsung menyentuh masyarakat.
