Konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan tentu memposisikan penduduk tidak lagi hanya sebagai obyek melainkan juga menjadi subyek pembangunan. Untuk itu, perencanaan pembangunan di sektor mana pun harus berbasis pada data penduduk.
Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas penduduk dengan didukung data keluarga yang valid diharapkan dapat memperbaiki segala aspek kehidupan masyarakat agar lebih maju dan mandiri, berkualitas dan sejahtera.
Untuk memantau sejauh mana pelaksanaan PK 21, dan dapat membantu penyelesaian kendala yang dihadapi kader pendata, supervisor, manajer data dan manajer pengelola, Perwakilan BKKBN Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).
Di kabupaten Bojonegoro, pada Senin (10/5/2021), Monev dibuka oleh kepala dinas PPPA dan KB, Dr. Anik Yuliarsi, M.Si., dan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., diwakili pejabat fungsional koordinator Adpin, Dra. Sofia Hanik, M.M., dengan peserta para manajer Pengelola dan Manajer Data se-Kecamatan Bojonegoro.
Per tanggal 9 Mei 2021, Pencapain pelaksanaan PK 21 provinsi Jawa Timur, dari target 12.812.995 KK, telah terdata sebanyak 6.909.998 KK atau sebesar 54,25 persen dari target KK yang didata di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan khusus di kabupaten Bojonegoro, dari target 411.365 KK, yang didata sudah mencapai 213.992 KK, atau sebesar 52,02 persen dari target KK yang didata di kabupaten Bojonegoro. @red.
