Surabaya Kota, Soe – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Timor Tengah Selatan meninjau secara langsung program-program yang dikerjakan BKKBN. Kamis (24/3/2022).
Stunting adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa, karena tingginya kasus stunting menghambat upaya pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing. Menurunkan angka stunting adalah investasi untuk masa depan bangsa.
Persoalan stunting adalah masalah bersama dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya, sinergi dan kerjasama lintas sektor lintas program di berbagai tingkatan diperlukan untuk mempercepat penurunan stunting.
Dipilihnya Timor Tengah Selatan pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini memperlihatkan “perhatian penuh” untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi.
Kota Soe, seperti halnya daerah-daerah lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur lainnya memiliki prevalensi stunting yang tinggi.
Dengan prevalensi 48,3 persen, jika dinarasikan kurang lebih bermakna dari 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan, 48 balita stunting.
Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas. Bahkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya mentoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali standar dari WHO.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk. Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04% atau 69.602 rumah tangga dan hal ini menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.
Desa Kesetnana menjadi lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo karena termasuk desa yang beresiko stunting. Selain warga kesulitan mendapatkan akses air bersih, faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan menjadi potensi keawaman terhadap kesehatan. Hampir sebagian besar warga Desa Kesetnana tidak memiliki jamban yang layak.
Masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga menjadi salah satu program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.
