“Kalau terjadi lonjakan mengkhawatirkan saya kira dinas setempat segera mengambil langkah untuk menghentikan sementara dan secara nasional bisa jadi opsi dibuka online kembali,” kata Rahmad dalam keterangan pers kepada Parlementaria.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, pemerintah hendaknya menerapkan kebijakan tersebut secara dinamis sehingga ketentuan soal PTM terbatas yang wajib diikuti murid sekolah dapat diubah menyesuaikan kondisi.
