“Harus kita akui bahwa dalam proses rekruitmen calon pemimpin nasional, partai politik cenderung merujuk pada hasil survey elektabilitas figur dari banyak lembaga survey yang tidak jelas asal usul sumber pembiayaannya. Padahal negara memiliki lembaga riset yang seharusnya bisa dijadikan dasar rujukan partai politik dalam menentukan siapa calon presiden yang akan diusung dalam pemilu”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (21/10).
Menurutnya, sistem nominasi capres tidak boleh berkembang secara liar dengan logika popularitas oleh lembaga survey yang dipertanyakan independensinya. Masyarakat sebenarnya sangat resah dengan keberadaan lembaga survey politik yang diduga kuat bekerja untuk kepentingan politik tertentu.
