“Mohon nanti pak kepala BKKBN Melakukan rakor khusus stunting tapi sudah ada aplikasi yang memungkinkan mereka untuk update, format untuk update data yang memungkinkan untuk mereka bisa update secara mandiri. Jadi sentra data stunting bisa di BKKBN Lalu masing masing kepala dinas kabupaten/kota bisa update,” ujar Khofifah.
“Kami usulkan supaya ada aplikasi baru, metode baru yang bisa memungkinkan tiap bulan update baru pada masing masing dinkes sehingga mereka ter apresiasi kinerjanya.
Saya siap melakukan pendampingan sampai kemudian format ke pronya. Jadi setiap tahun ada 4 kali TMMD jadi TNI Manunggal masuk desa 3 bulan sekali berganti ganti daerah yang akan dilakukan lokasi TMMD. Yang wajib dari TMMD adalah program rutilang, rumah yang tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni,” ungkap Gubernur Khofifah.
Hadir dalam acara, para pejabat BKKBN Pusat dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. @red.
