“Disamping itu ada 4.812 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di desa dan kecamatan memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin dan baduta. Harapannya melalui pendampingan ini kita bisa mencegah bayi terlahir dalam kondisi stunting,” jelas Rachmad.
Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen.
Berdasarkan data SSGI 2021 angka prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo adalah 14,8%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional yang masih berada pada angka 24,4%. @Red
