Surabaya – Pendeta Novi Irawati diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat dia menjadi saksi fakta yang dihadirkan Ellen Sulistyo (Tergugat I) dalam persidangan gugatan wanprestasi yang dilayangkan CV. Kraton Resto. Senin (22/1/2024) di ruang sidang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Keterangan yang diduga sebagai keterangan palsu adalah yang membuat draf perjanjian pengelolaan nomor 12 tanggal 27 Juli 2022 dihadapan Notaris Ferry Gunawan adalah Effendi (Tergugat II).

Dari penelusuran awak media ditemukan informasi bahwa yang membuat draf perjanjian justru Ellen Sulistyo, bukan Effendi seperti yang dikoar – koarkan pihak Ellen, termasuk kesaksian dari Pendeta Novi Irawati.

IMG 20240123 WA0007Notaris Ferry Gunawan saat dikonfirmasi di kantornya, jalan Petemon Surabaya pada Selasa (23/1/2024) sore, menjelaskan bahwa draf dikirim oleh Effendi ke dirinya, dan setelah dikonfirmasi ke Effendi, Effendi menyatakan draf itu berasal dari Ellen Sulistyo.

Dari keterangan Notaris Ferry, Effendi menambahkan beberapa poin atau pokok pikiran di isi draf dengan beberapa poin antara lain, Perjanjian dengan Kodam V/Brawijaya di akomodir atau tidak ada dilanggar, dan kesepakatan minimum profit sharing sebesar Rp. 75 juta.

“Draf tidak langsung kita jadikan akte perjanjian, tapi saya pelajari apakah sesuai dengan keinginan para pihak, apakah melanggar hukum, dari pedoman draf yang disesuaikan dengan keinginan dan tidak melanggar hukum akhirnya saya buatkan Akte Perjanjian,” terang Ferry.

Menurut Notaris Ferry, sebelum tanda tangan perjanjian, kedua belah pihak hadir dihadapan dirinya sebagai Notaris untuk mendengarkan dirinya membacakan akta, dan para pihak mengetahui isi perjanjian pengelolaan tersebut, dan apabila sudah sesuai dan para pihak setuju dengan isi perjanjian pengelolaan tersebut maka para pihak menandatangani perjanjian pengelolaan tersebut.

“Semua poin yang jadi kesepakatan diterima semua pihak dan perjanjian saya bacakan didepan para pihak. Termasuk MoU dan SPK antara Kodam dengan CV. Kraton ada tertulis dalam perjanjian,” terang Ferry.

Bukan hanya MoU dan SPK yang tertulis didalam akte perjanjian itu, tapi pembayaran PNBP, dan profit sharing sebesar Rp. 60 juta perbulan yang awalnya pihak Effendi meminta profit sharing Rp. 75 juta perbulan.