Nasional

BKKBN Jatim Raih Penghargaan Pemutakhiran PK 2023

Jakarta – Perwakilan BKKBN Jatim (Badan Kependudukan Keluarga  Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur) mendapatkan 2 Penghargaan, sebagai Provinsi Pelaksana Terbaik Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2023 dan Kabupaten Madiun sebagai Kabupaten/Kota Tercepat Mendata.

Penghargaan diserahka langsung oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) ke Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., bertepatan dengan Forum Data Keluarga Nasional Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi, Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023 pada Selasa (28/11/2023) di Gedung Menara Danareksa, Jakarta,

Dalam sambutannya, Hasto mengatakan bahwa BKKBN memasok data yang lengkap, akurat, dan terbarui (up to date) guna mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, serta permasalahan sosial ekonomi lainnya.

BKKBN Jatim Raih Penghargaan Provinsi Pelaksana Terbaik Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023“Kami berharap data itu menjadi hidup, karena data (hasil) Pendataan Keluarga ini kalau tidak hidup maka data tidak ada artinya. Data yang hidup itu data yang bisa menakutkan, bisa menggembirakan, mengkhawatirkan, dan mencemaskan. Kalau data tidak pernah membuat Anda gembira, tidak pernah membuat Anda itu cemas, tidak pernah membuat Anda itu khawatir, berarti data itu tidak hidup,” ucap Hasto.

Dari hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023, BKKBN menemukan jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia pada semester pertama dan kedua tahun 2023 menurun sebesar 1,77 juta keluarga. Sedangkan jumlah entitas keluarga yang tercatat di seluruh Indonesia pada 2023 sebanyak 72.516.889 (KK/kepala keluarga).

BKKBN Jatim Raih Penghargaan Provinsi Pelaksana Terbaik Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023Pada 1 September 2023 hingga 31 Oktober 2023, BKKBN melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Jumlah keluarga berisiko stunting tahun 2023 semester pertama sebanyak 13.123.4182 dan semester kedua berjumlah 11.349.212 keluarga.

“Data bukan segala-galanya, tetapi tanpa data kita tidak bisa apa-apa. Memasuki bonus demografi terutama tahun 2030, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas SDM, sehingga data pada Pendataan Keluarga ini harus dipakai menjadi data yang hidup untuk kemudian bisa membuat perencanaan, termasuk pemberian intervensi,” kata dr. Hasto.

1 2 3 4 5Laman berikutnya

Related Articles

Back to top button