Surabaya Kota, Sidoarjo – BKKBN Jatim terus berupaya agar angka stunting di Jawa Timur khususnya, semakin berkurang melalui sejumlah inovasi program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK). Salah satu Indeks Kinerja Utama Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) BKKBN yang tercantum dalam Rencana Strategis Kedeputian Bidang KSPK tahun 2020-2024 adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).
iBangga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang dan rentan.
Pada tahun 2023 ini, BKKBN Jatim melalui 3 Tim Kerja, yaitu Balita, Anak dan Lansia; Remaja; serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga memilikiprogram-program Pembangunan Keluarga yang strategis, yaitu optimalisasi kegiatan dalam kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA, serta Pembentukan Duta Genre Desa. Dalam Upaya mengoptimalkan dan mengakselerasikan program tersebut, makadiperlukan konsolidasi dan sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten.
Kegiatan selama dua hari (15-16/8/23) di Fave Hotel Sidoarjo merupakan upaya untuk memberikan penguatan dan menyamakan persepsi seluruh pengelola program PembangunanKeluarga di level Kabupaten tentang capaian program PembangunanKeluarga pada Semester I / Tahun 2023 serta roadmap pada Semester II / Tahun 2023. Peserta pada kegiatan selama 2 hari ini adalahperwakilan dari setiap OPD-KB dan Penyuluh KB dari 38 Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dra. Maria Ernawati, MM. Pada sambutannya, Erna menyampaikan bahwa BKKBN memiliki sistem pelaporan capaian kinerja Program Pembangunan Keluarha yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun yang disebut dengan SIGA (Sistim Informasi Keluarga) untuk pelaporan berbasis IT.
Pada sambutannya, Ernawati menekankan pula akan pentingnya pelaporan yang digunakan sebagai data untuk pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. “Kegiatan Proyek Prioritas Nasional harus benar-benar dilaksanakan dan dilaporkan karena dengan adanya data dari pelaporan dapat digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja kita”.
Pada kegiatan ini, para peserta juga memperoleh sharing pengalaman dari Kabupaten/Kota lainnya terkait langkah strategis yang telah dilakukan Kabupaten/Kota tersebut untuk mencapai kinerja terbaik pada Program BKB, BKR, BKL dan UPPKA. Kota Surabaya memiliki strategi tentang Akselerasi Pencapaian Program Balita,Kabupaten Bondowoso berbagi pengalaman tentang Akselerasi Pencapaian Program Balita, Keberhasilan dalam pencapaian target Duta Genre Tingkat Desa disampaikan oleh Kabupaten Blitar, serta keberhasilan dalam pencapaian edukasi Gizi, pencegahan anemia, life skill dan kekerasa seksual disampaikan oleh Kota Madiun.@Red.
