Sindikat Post, Lubuklinggau – Kantor Kejaksaan Lubuklingau di hari Anti Korupsi sedunia di unjukrasa (demo) oleh Koalisi Anti Korupsi terdiri dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) dan Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS). Kamis (08/12/2022).
Ali Mu’ap, Dirwaster Lembaga KPK Sumsel, yang memimpin aksi menyampaikan ada dugaan indikasi korupsi yang telah dilakukan oleh instansi dinas di wilayah Kabupaten Musi Rawas, salah satunya adalah korupsi dugaan pengadaan masker.
“Karena sudah diterbitkan di beberapa media, bahwa pengadaan masker di dinas koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas segera ada tersangka, tapi faktanya sekarang belum terbukti,” orasi Ali Mu’ap.
Pihak Koalisi Anti Korupsi juga menyuarakan bahwa dalam proyek pengadaan mobuler di dinas pendidikan Kabupaten Musi Rawas diduga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 700 juta, dan adanya dugaan indikasi korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui PT. Mura Sempurna. Pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah memberikan penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar.
“Diduga kuat ada indikasi korupsi karena proses pencairannya di akhir tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Hal ini membuat publik bertanya diduga kuat ada paksaan dari oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujarnya.
Kesempatan yang sama, pelopor Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS), Efranika Prandita menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau lamban menangani kasus dugaan indikasi korupsi yang sudah disampaikan.
“Ada apa ini ?. jelas ini terkesan ada mafia hukum di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau karena ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan tapi belum ada yang tersangkakan,” terangnya.
Pada saat aksi, kasi intel Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Husni Mubarok menerima para peserta aksi dan mengajak untuk mediasi dalam ruangan. Saat mediasi, Lembaga KPK Provinsi Sumatera Selatan memberikan data-data dan bukti-bukti terkait dugaan indikasi korupsi pengadaan masker, pengadaan mobuler dan dana BUMD, serta pemberitaan dari media menyebutkan bahwa pihak BUMD telah mangkir dari panggilan jaksa.
Kejari Lubuklinggau melalui kasi intel menyampaikan terima kasih kepada koalisi anti korupsi terdiri dari lembaga KPK dan GASS atas aksi pada hari ini dalam bentuk dukungan untuk Kejari Kota Lubuklinggau
“Kami selalu terbuka dan segera menindaklanjuti semua pengaduan yang lama dan masuk pada hari ini. Untuk pengadaan Masker kami masih menunggu hasil hitungan dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan,” ujar kasi intel.
Husni Mubarok menerangkan untuk pengadaan mobuler di dinas pendidikan, berdasarkan hasil telaah ada indikasi korupsi sebesar Rp. 700 juta, sekarang masih dalam proses penyelidikan.
“Khusus untuk BUMD telah melakukan pemanggilan terhadap komisaris direktur PT Mura Sempurna untuk dimintai keterangan terkait dana Rp. 10 miliar sekarang masih dalam proses,” terang Husni.
Hadir dalam pertemuan audiensi antara lembaga KPK dan GASS di ruangan kasi intel, yaitu KBO Intelkam Polres Lubuklinggau, kasi intel Kejaksaan, kasi pidsus, Ali Mu’ap dan anggota, Efranika Prandita, serta insan Pers. @red.
