Sindikat Post, Jakarta – Selasa, 6 Desember 2022 Menjadi hari yang bersejarah bagi dunia hukum Indonesia, khususnya hukum pidana. DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai Undang-Undang (UU) / KUHP Baru dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. double-jeopardy-dalam-kuhp-baru

KUHP Baru ini tidak lepas dari kontroversi dan polemik. Publik dihebohkan dengan sejumlah pasal yang dianggap akan mengebiri hak asasi bahkan masuk sampai ke ranah privat. Saya secara khusus akan mencermati dan memberikan pandangan terkait Pasal 100 KUHP.

Pasal 100 ayat (1) KUHP menyatakan:
“Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.”

Kemudian Pasal 100 ayat (4) KUHP menyatakan:
“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Dalam KUHP, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 100 tersebut. Beranjak dari rumusan pasal tersebut berarti seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati akan melalui masa percobaan (penjara) selama 10 tahun.

Apabila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.double-jeopardy-dalam-kuhp-baru