Surabaya Kota, Banyuwangi – Perwakilan BKKBN Jatim bersama dengan DPR RI komisi IX menyelenggarakan Sosialisasi Pengasuhan 1000 HPK dan Balita bagi keluarga Ibu Hamil, keluarga baduta dan keluarga balita di Kabupaten Banyuwangi.
Demi mewujudkan kunci Sukses bagi Masa Depan Indonesia di 5 tahun mendatang. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari Stunting merupakan satu langkah penting yang harus ditempuh oleh pemerintah dan bangsa ini. Di mana permasalahan stunting yang menjadi permasalah serius bangsa Indonesia ini dapat dicegah sejak masa 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Yang dimulai pada 270 hari sejak bayi di dalam kandungan hingga 730 hari kehidupan sejak anak dilahirkan.
Demi mewujudkan kunci Sukses bagi Masa Depan Indonesia di 5 tahun mendatang. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari Stunting merupakan satu langkah penting yang harus ditempuh oleh pemerintah dan bangsa ini. Di mana permasalahan stunting yang menjadi permasalah serius bangsa Indonesia ini dapat dicegah sejak masa 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Yang dimulai pada 270 hari sejak bayi di dalam kandungan hingga 730 hari kehidupan sejak anak dilahirkan.Bertempat di Aula Rumah Sakit Islam Fatimah Kab. Banyuwangi, acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM, yang diwakili oleh Kepala UPT Badiklat KKB Jember, Ronald Stefen Rigo, SE, Komisi IX DPR-RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA yang diwakili oleh M. Imron Yusuf, dan Sub-Koordinator BALAN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Nur Hotimah, S.Sos, M.PSDM serta Kepala Dinas Sosial, PP dan KB Kabupaten Banyuwangi Ibu Henik Setyorini, S.Ap, M.Si
Imron Yusuf sebagai perwakilan dari Anggota Komisi IX DPR-RI menyampaikan bahwa Komisi IX DPR-RI akan terus mendampingi agar intervensi dpt diberikan tepat sasaran dan seoptimal mungkin dan menghimpun masukan dan saran dr berbagai kalangan terkait pengentasan Stunting utk dapat kami bahas tindak lanjutnya di pusat dan perlu kerjasama dan kerja bersama mulai dr para kader hingga ditingkat pusat, yaitu komisi IX.
