Surabaya Kota, Yogyakarta – Perwakilan BKKBN DIY dan BAPPEDA DIY berinisiatif mengundang Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dan Ditjen Bangda untuk memberikan pembekalan kepada TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada Jumat 18/11/2022. Pembekalan bertempat di Kantor Perwakilan BKKBN DIY.
Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY yang hasilnya dapat dilihat dari prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 17,3% (hasil Survei Status Gizi Indonesia/SSGI). Angka prevalensi tersebut merupakan yang ketiga terendah secara nasional, di atas DKI Jakarta yang memiliki prevalensi 16,8% dan Bali 10,9% dan semakin mendekati target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.
Namun mengukur keberhasilan kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil tentu saja tidak bisa hanya dari angka capaian semata. Terdapat banyak indikator keberhasilan program. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) selaku pengevaluasi pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan stunting telah menerapkan sistem pelaporan secara online dengan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dan ketepatan sasaran penanganan stunting.
Menurut Perpres 72/2021 laporan dilaksanakan per semester. Namun semester 1 tahun ini belum semua provinsi dan kabupaten menyampaikan laporannya. Laporan yang masuk pun dalam format yang tidak seragam karena sebelumnya memang belum ditetapkan standardisasi format laporan. Saat ini format laporan online tersebut telah tersusun sehingga Pemerintah Daerah harus segera menyusulkan laporan Semester 1 dengan format baku paling lambat November ini, sambil menyiapkan laporan Semester 2 pada Januari tahun depan.
