Surabaya Kota, Surabaya – BKKBN Jatim bersama UNFPA menggelar Diskusi tentang Peran dan Kerjasama Pemerintah serta DPRD untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur, bertempat di Ruang Peacok Hotel Grand Dafam Surabaya. Rabu (2/11).
Peserta kegiatan ini adalah dari BKKBN pusat, KPPPA, UNFPA, Ketua DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Jatim, Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Bapelitbangda Jatim, DP3AK Jatim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Pimpinan DPRD Kab Jember dan Dinas P3AK Kabupaten Jember.
Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Kusnadi, SH, M.Hum. Pada sambutannya, Bapak Kusnadi menyampaikan bahwa Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, sementara Indonesia memiliki cita-cita menjadi Indonesia Emas bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045.
Padahal, Tahun 2045 adalah puncak bonus demografi Indonesia. Dan setiap bangsa akan mengalami satu kali bonus demografi. Pertanyaannya kita mampu atau tidak. Sumber daya alam apapun ada di Indonesia. Tapi memang ini belum didukung sepenuhnya oleh SDM nya.
Saat ini kita dihadapkan permasalahan stunting dimana angka prevalensi stunting di Jawa Timur berdasarkan SSGI 2021 sebesar 23,5% masih cukup tinggi ini perlu upaya dan kerja keras dari semua pihak untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024 sesuai target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden.
