Sindikat Post, Pamekasan – BKKBN Jatim menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Audit Stunting Kabupaten Pamekasan tahun 2022, di Ruang Wahana Bina Praja Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Rabu (31/8/22).
Kegiatan sosialisasi ini, dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Dra. Maria Ernawati, MM., diwakili koordinator KBKR, Waluyo Ajeng Lukitowati, S.ST.MM., Ketua TP PKK pamekasan Nayla Baddrut Tamam, Kepala DP3AP2KB Pamekasan Ibu Dra Yudistinah, MM, Bapak Bupati Pamekasan Bapak Dr. Ir.Raden Bagus Fattah Yasin M.S diwakili Bapak Sekretaris daerah kabupaten Pamekasan Bapak Ir. Totok Hartono, MA.
Acara dibuka dengan sambutan Ibu Luki terkait stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Hal itu disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama dan dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK dan sanitasi lingkungan yang kurang baik.
Kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting tertuang dalam perpres no. 72 tahun 2021 dan RAN PASTI adalah Penyediaan data keluarga berisiko stunting, Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pendampingan calon pengantin, Survellans stunting, dan Audit kasus stunting.
RAN PASTI juga diperkuat dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 12 Tahun 2021, melakukan koordinasi antar kementerian/ lembaga dalam upaya konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, dengan membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di pusat hingga Desa/Kelurahan.
Tahun 2021 BKKBN mendapatkan mandat baru dari Bapak Presiden RI yaitu sebagai ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, hal ini menjadi tantangan bagi BKKBN untuk dapat menurunkan angka stunting pada tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 2.5% setiap tahunnya dari 24.1% pada tahun 2020 menjadi 14% pada tahun 2024.
Percepatan Penurunan Stunting telah ditetapkan 5 (lima) strategi Nasional yakni : Pertama, Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
Kedua, Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat.
Ketiga, Peningkatan Konvergensi Spesifik dan intervensi sensitive di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Desa.
Keempat, Peningkatan ketahanan, gizi, pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
Kelima, Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
Peraturan Presiden ini mengarahkan pendekatan pencegahan lahirnya Balita Stunting melalui Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting. Agar siklus terjadinya stunting dapat dicegah, sehingga perlu adanya formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Dalam kesempatan yang sama Kadis P3AP2KB Pamekasan mengatakan bahwa Progress audit kasus stunting sudah dilaksanakan
1. Sosialisasi
2. Melakukan kunjungan ke Wil kec yg sudah di tentukan/mengidentifikasi resiko terjadinya stunting
3. Mengevaluasi hasil kunjungan yg sudah dilakukan
4. Audit dilaksanakan bulan Nopember
“Kegiatan Audit Stunting ini merupakan langkah awal dalam upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin,” jelas beliau.
Sekda Pamekasan juga menambahkan bahwa Audit kasus stunting ini merupakan kegiatan prioritas yang harus dicapai tindak lanjut hasil pelaksanaan kunjungan lapangan.
