Jakarta – Presidium Nasional (PN) Koalisi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus intens dan serius mengawal serta memantau adanya dugaan “Money Politik Hukum” di semua kasus para Calon Kepala Daerah (Cakada). Dimana saat ini mereka sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.
“Kami mendapat informasi awal dari beberapa pihak bahwa untuk case perkara Cakada di MK ini dikisaran 20 sd 30 Milyar perkasus” tutur Roffik selaku Direktur Penyidikan PN – Kompak di Jakarta, Jumat (29/1/2021).
