Oleh: Syafrudin Budiman SIP
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Usaha Kecil Menengah (DPP Partai UKM)
Hermeneutika, salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuein yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan.
Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM) adalah Hermeneutika Perlawanan Atas Penindasan, Kemiskinan, Korupsi, Abuse of Power/Kesewenangan, Budaya Patriarki, Hegemoni Kekuasaan dan Oligarki Politik.
Dan yang paling utama adalah Melawan Radikalisme Politik yang merongrong Ideologi Pancasila dan kedaulatan NKRI, dengan membangun toleransi dan kemajemukan, merawat kebhinekaan dan mencerahkan peradaban yang berkemajuan.
Partai UKM adalah Partai Kader dan Partai-nya Intelektual Organik yang akan menafsirkan keadaan ini, dengan menjawab problematika realitas masyarakat. Baik secara struktur maupun supra struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum.
Partai UKM hadir untuk menjawab tantangan situasi keadaan yang memang perlu dicerahkan, karena banyak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai etika moral.
Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila.
Pancasila sebagai pedoman dan ideologi negara harus terus dipupuk dan diperkuat. Sedangkan nilai-nilai Pancasila harus bisa menjadi jiwa dan perilaku keseharian dalam bermasyarakat di Indonesia. Dimana Indonesia sebagai negara majemuk harus bernegara dan bermasyarakat secara kolektif kolegial, gotong royong dan kebersamaan, serta saling asah, asih dan asuh.
Partai UKM memandang secara Hermeneutika Politik, Pancasila perlu diperkuat secara gerakan, dengan memurnikan kembali gerakan nilai-nilai Pancasila. Pemurnian gerakan nilai-nilai Pancasila ini adalah gerakan untuk mencerahkan, agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol dan jargon kekuasaan politik semata.
